Minggu pagi awal bulan Maret 2026, ketika bulan Ramadan memasuki hari kesebelas, saya terhenyak sebab di media sosial berseliweran kabar tentang gugurnya Imam Besar Iran: Ayatollah Ali Khamenei.
Media massa Indonesia mengabarkan bahwa ia terbunuh karena serangan Israel-Amerika (AS). Saya awalnya tak begitu saja langsung percaya.
Sebab kabar seperti ini sudah sering terjadi dalam konteks konspirasi dan propaganda geopolitik selama ini.
Namun ketika saya mulai mengecek media-media massa luar negeri ternyata berita itu benar adanya. Sang revolusioner yang tangguh itu akhirnya mangkat di usianya yang sudah senja.
Saya memang bukan pengamat tekun tentang konstelasi global terutama perang asimetris antara Israel-AS vs Iran yang selama ini terjadi. Alasannya tentu saja lantaran itu bukan kepakaran saya.
Namun akhir-akhir ini ketika Indonesia terlibat dalam Board of Peace (BoP) yang dipandegani oleh Donald Trump, Setanyahu—maaf typo maksud saya Netanyahu—dan sekutunya itu saya jadi terusik untuk mengikuti perkembangannya.
Apa yang menjadi motif utama Iran terus bertahan dalam suluh perlawanan terhadap Israel, AS dan sekutunya?
Bagi masyarakat Islam Iran, bangsanya mempunyai akar sejarah panjang penyumbang peradaban Islam. Orang-orang Persia—nenek moyang Iran pada masa lampau—adalah bangsa besar yang pernah melahirkan para pemikir-ilmuwan hebat yang diakui dunia.
Nama seperti Ibn Sina (Avicenna), Al-Farabi, Fakhruddin al-Razi sampai dengan Mulla Sadra adalah para “revolusioner” yang telah ikut mendorong Islam mencapai puncak peradaban dunia.
Kontribusi mereka tidak hanya isapan jempol semata. Dan orang-orang Islam di Iran masih merawat api semangat intelektualisme itu sambil meyakini bahwa teologi Islam adalah teologi yang membebaskan dan berpihak pada kaum tertindas.
Seperti kata Ali Syari’ati, tauhid adalah kesatuan antara Tuhan, manusia, dan alam semesta. Maka, segala bentuk diskriminasi sosial, ketidakadilan, kezaliman, dan penindasan harus dilawan karena termasuk syirik.
Jadi jika mereka diminta untuk tunduk kepada imperialisme, zionisme ataupun neoliberalisme maka itu anomali namanya.
Ilusi Perdamaian Abadi
Apa yang Anda pikirkan jika mendengar orang yang gemar menyulut perang tiba-tiba ngomong soal perdamaian?
Ya, itulah gambaran tepat AS yang mendeklarasikan terbentuknya Board of Peace (BoP).
“Dewan perdamaian” yang terdiri dari dua puluh dua negara itu mengklaim dirinya sebagai juru damai abadi untuk mengakhiri genosida, terutama di Gaza.
Anehnya, mengapa Trump meminta negara-negara anggota BoP membayar “sumbangan” untuk merekonstruksi Gaza setelah mereka dan sekutunya memborbardir dan melakukan genosida di sana?
Analoginya begini: Anda sedang merampok paksa tanah orang lain karena potensial. Setelah sekian lama pemilik sah tanah itu tetap bersikukuh untuk melawan meski Anda telah melakukan intimidasi dan kekerasan dan nyawa taruhannya.
Lalu Anda mulai sedikit frustasi karena telah banyak mengeluarkan ongkos besar untuk melancarkan misi tersebut selama ini.
Dengan sedikit mengancam, Anda kemudian mengajak rekan “mitra bisnis” di bawah kekuasaan Anda untuk ikut gabung “investasi” dengan dalih “misi suci” untuk kemaslahatan bersama.
Dari sini Anda pasti berpikir, jika memang begitu lantas kenapa Indonesia ikut bergabung? Apakah untuk menegosiasi AS agar hengkang dalam percaturan geopolitik Timur-Tengah?
Ah, itu terlalu utopis sebab Indonesia punya daya tawar apa untuk melobi raksasa seperti Amerika?
Alasan yang paling masuk akal kenapa Indonesia “menyerahkan lehernya” kepada Trump untuk gabung dan menyumbang dalam BoP adalah urusan bilateral.
Itu belum seberapa, jika Anda melihat tayangan yang menampilkan dramaturgi ketika Trump memuji-muji presiden Indonesia dengan istilah “pria tangguh” di depan publik itu membuat saya bergidik.
Anda tahu, itu mirip sekali sanjungan melangit tapi esensinya merendahkan. Orang Jawa bilang dengan istilah “nyemoni.”
Tak hanya sampai di situ—yang tak kalah aneh—ketika Imam Ayatollah Ali Khamenei wafat akibat serangan Israel-AS, presiden Indonesia justru menawarkan diri untuk menjadi penengah, mediator antarkedua belah pihak. Pertanyaannya, mediasi untuk apa?
Konflik di Timur-Tengah yang sudah berlangsung puluhan tahun lamanya ini sudah jelas bukan konflik anak kemarin sore. Ini persoalan kedaulatan, geopolitik, dan syahwat imperialisme AS yang mendarah daging.
Kaki tangannya sudah jelas: Israel dan anak emasnya adalah Saudi Arabia. Makanya tak aneh jika kerajaan Arab justru mengutuk Iran dengan berbagai dalih.
Menurut Anthony J. Marsella (2011), sejarah mencatat bahwa sejak deklarasi kemerdekaan tahun 1776, AS hampir tidak pernah absen dalam ikut campur atau menginvasi negara-bangsa lain.
Bagi mereka, perang itu sudah menjadi bagian dari watak atau budaya (culture of war). Selain itu, perang bagi mereka bukan sekadar kebijakan luar negeri, tetapi sudah menjadi bagian dari identitas nasional, sistem ekonomi, dan struktur kekuasaan.
Bahkan Marsella dalam artikelnya bertajuk “The United States of America: A Culture of War” itu menyebut AS layak disebut sebagai “global empire” karena mengendalikan ekonomi, politik, dan budaya dunia secara hegemonik.
Salah satu iming-iming yang AS tawarkan tidak lain adalah liberalisme dan demokrasi. Mereka selalu berpijak pada doktrin bahwa AS ditakdirkan (manifest destiny) untuk menyebarluaskan kapitalisme, demokrasi, dan dibenarkan untuk merampas tanah sebagai legitimasi moral untuk ekspansi kekuasaan.
Jadi kalau ada presiden AS yang menyerukan perdamaian abadi maka itu tidak lain hanya ilusi. Sebab mereka masih mengimani “culture of war” bukan “culture of peace.”
Framing Syiah dan Diamnya Ormas Islam Indonesia
Kenapa ormas-ormas Islam mulai dari yang moderat sampai konservatif di Indonesia diam ketika sang martir revolusi Iran itu wafat?
Bukankah mereka juga anti dengan Israel dan zionismenya? Padahal sebelumnya mereka juga lantang menyeru solidaritas Muslim dunia untuk kemerdekaan Palestina.
Sependek yang saya pahami, moderat itu bukan berarti netral atau tidak memihak. Sebab istilah “netralitas” itu seringkali digunakan oleh orang oportunis untuk menutupi perangai dan juga ketidaktahuannya.
Lagi pula sejak manusia lahir sampai mati sesungguhnya ia tak pernah lepas dari keharusan untuk memihak. Lalu bagaimana bisa ada orang yang masih bersikukuh kepada kata “netralitas”?
Dalam keyakinan saya, diamnya umat Islam atas kekejian dan kebiadaban itu sama halnya dengan penghianatan.
Apalagi jika ormas moderat di Indonesia juga bersikap demikian. Apakah ormas moderat masih percaya bahwa Syiah itu bukan Islam?
Seperti dulu ketika wafatnya Sayyidina Ali orang-orang Damaskus menyambut dengan suka cita karena kemakan hoaks kaum Muawiyah yang menuding Ali sudah menjadi orang kafir.
Genosida Gaza dan perang di Timur-Tengah bukan lagi tentang Sunni-Syiah. Meskipun narasi bahwa relasi masa lalu Syiah dan Yahudi itu menjadi satu masih saja berseliweran di media sosial, salah satunya dalam isi ceramah Ustaz simpatisan HTI: Felix Siauw.
Narasinya tetap: pendiri Syiah, Abdullah bin Saba’ adalah muallaf Yahudi, atau mereka sebetulnya hanya berpura-pura perang, dan di belakang mereka tetap teman. Atau Iran tidak membela Palestina atau Islam, tapi memang perang karena diserang duluan.
Isu ini sudah lama bergulir dan banyak ulama dari kalangan Syiah dan Sunni yang membantahnya. Salah satunya pakar tafsir Qur’an M. Quraish Shihab. Ia menyebutkan bahwa pendapat yang menyatakan Syiah adalah buatan (rekayasa) Yahudi adalah tidak logis.
Menurutnya, Yahudi tidak mungkin dapat mempengaruhi sahabat-sahabat Nabi Saw. Syihab menilai bahwa tokoh Abdullah bin Saba’ sama sekali tidak pernah ada, ia adalah tokoh fiktif yang sengaja diciptakan oleh kelompok yang anti Syiah (Shihab 2007).
Lalu jika demikian mengapa ormas Islam di Indonesia justru mendukung tindakan pemerintah bergabung ke BoP? Apakah hanya karena Iran adalah Syiah dan itu bertentangan dengan akidah Ahlussunah wal Jamaah?
Saya kira jawabannya tidak seremeh dan sereceh itu. Saya lebih senang menyebutnya bahwa ormas Islam Indonesia sedang berada pada kondisi kebingungan. Mereka sedang terperangkap dalam jejaring relasi kuasa yang mengharuskannya mengiyakan apa kata penguasa: “maju kena mundur kena.”
Padahal jika kita masih mau mengingat sejarah, bukankah dulu Iran juga menjadi bagian dari Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 di Bandung?
KAA yang monumental itu, menghasilkan Dasa Sila Bandung yang mencakup tema penghormatan terhadap hak asasi manusia, kedaulatan negara, dan kerja sama internasional.
Meskipun semua itu belum terealisasi sepenuhnya akibat dinamika global yang begitu cepat. Namun fakta sejarah demikian tidak elok dihapus apalagi dilupakan.
Dalam konteks kekinian, ada baiknya ormas Islam kembali mengingat bahwa Islam bukan hanya menyimpan dimensi teologis. Ia lahir yang utama untuk kepentingan umat atau rakyat (an-nâs). Karena al-Qur’an dimulai dengan nama Allah dan diakhiri dengan nama rakyat banyak (an-nâs) (‘Ali Syari’ati, 2001).
Indonesia memang bukan negara Islam. Namun masyarakat Islam di Indonesia adalah bagian penting dari kedaulatan negara Indonesia.
Sebagai negara yang berdaulat, umat Islam Indonesia semestinya bersikap gentle: melawan imperialisme atas nama apa pun atau memilih jadi bagian darinya.
Dus, di tengah lesunya solidaritas Muslim dunia dalam melawan imperialisme maka lepas dari pro kontra, suluh perlawanan Iran patut kita acungi jempol. Tanpa Iran, sudah tak ada lagi negara Islam yang berani menodongkan senjata kepada Amerika dan antek-anteknya. Begitulah kira-kira.[]
