Sejarah Indonesia adalah permadani yang ditenun dari benang-benang perlawanan.
Di dalamnya, kisah-kisah heroik rakyat Nusantara menolak dominasi asing menjadi motif utama.
Dari Aceh di ujung barat hingga Maluku di timur, perlawanan terhadap kolonialisme adalah wujud dari harga diri dan perjuangan mempertahankan identitas primordial dan nasional.
Salah satu episode yang paling cemerlang dan kaya makna adalah perlawanan Kesultanan Tidore di bawah kepemimpinan Sultan Nuku pada akhir abad ke-18.
Pulau Tidore, yang terletak di wilayah Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, merupakan sebuah entitas geografis dan historis yang dominan di jantung perdagangan rempah-rempah dunia.
Wilayah itu, dikelilingi oleh perairan dan didominasi oleh Gunung Kie Matubu yang menjulang setinggi 1730 mdpl.
Pulau ini bukan sekadar daratan, melainkan sebuah benteng alam yang menjadi pusat kekuatan politik dan ekonomi.
Sejarahnya terjalin erat dengan intrik global, sebab keberadaannya sebagai salah satu kesultanan Islam terbesar di Maluku disegani oleh bangsa-bangsa Eropa.
Berdiri sejak abad ke-11 dan mengadopsi corak Islam pada abad ke-15, Kesultanan Tidore adalah sebuah kekuasaan politik yang memiliki kedaulatan penuh.
Itu membuktikan bahwa jauh sebelum konsep negara-bangsa (nation-state) modern, masyarakat Nusantara telah memiliki sistem yang terorganisir dan berdaulat.
Di tengah panggung historis yang sarat gejolak inilah, seorang tokoh karismatik, Muhammad Amiruddin atau lebih dikenal sebagai Sultan Nuku, muncul sebagai arsitek perlawanan.
Kisah perlawanannya bermula dari persoalan internal Kesultanan. Ia harus berjuang menuntut haknya sebagai pewaris sah takhta Tidore yang dicaplok oleh intervensi asing.
Namun, perjuangannya yang mula-mula bersifat personal dengan cepat bertransformasi menjadi sebuah gerakan kolektif untuk memulihkan kedaulatan rakyat dan bangsa.
Perlawanan itu menjadikan Sultan Nuku bukan sekadar catatan kronologis pertempuran, melainkan sebuah studi kasus yang kaya tentang motivasi, nilai, dan karakter yang mendorong sebuah bangsa untuk bangkit melawan penindasan.
Perlawanan Nuku adalah sintesis sempurna antara politik, agama, budaya, dan strategi intelijen yang melampaui masanya.
Latar Belakang Historis: Titik Balik di Maluku
Maluku adalah “negeri rempah-rempah” yang menjadi magnet bagi kekuatan kolonial sejak abad ke-16.
Kedatangan bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, hingga akhirnya Belanda—melalui Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC)—mengubah tatanan sosial, ekonomi, dan politik di kawasan tersebut.
VOC menerapkan monopoli perdagangan yang ketat dan politik devide et impera (pecah belah) untuk mengendalikan kesultanan-kesultanan lokal, termasuk Tidore dan Ternate.
Pada pertengahan abad ke-18, Tidore—yang secara tradisional adalah sekutu Spanyol—terpaksa berhadapan dengan Ternate yang bersekutu dengan Belanda.
Namun, situasi berubah drastis setelah kekalahan Tidore dalam perang yang panjang.
Belanda mulai menancapkan pengaruhnya secara brutal, mencampuri suksesi Kesultanan Tidore dan menunjuk sultan boneka.
Dan Kaicil Paparangan (Raja Perang) Nuku, yang menyaksikan kehancuran ini, memilih jalan perlawanan.
Perjuangan Nuku dimulai dari hal yang paling fundamental: penolakan terhadap kepemimpinan yang tidak sah.
Ia menolak klaim sultan boneka dan mengklaim dirinya sebagai pewaris takhta yang sah.
Namun, perlawanan Nuku melampaui urusan dinasti; ia adalah ekspresi dari kebangkitan rakyat yang merasa tertindas secara ekonomi, politik, dan spiritual.
Agama sebagai Fondasi Moral dan Legitimasi
Agama Islam telah mengakar kuat di Maluku sejak abad ke-15.
Bagi masyarakat Tidore, Islam bukan sekadar sistem kepercayaan pribadi, melainkan juga pilar utama identitas dan sumber legitimasi kekuasaan.
Sultan, sebagai pemimpin politik, juga dipandang sebagai pemimpin spiritual. Kedudukan ini memberikan Sultan Nuku kekuatan yang tak tergantikan.
Nuku yang dijuluki Jou Barakati (Tuan yang Diberkati), sebuah gelar yang menegaskan statusnya bukan hanya sebagai pemimpin militer, tetapi juga sebagai figur yang memiliki restu ilahi.
Gelar ini bukan sekadar julukan; ia adalah legitimasi spiritual yang sangat kuat di mata rakyatnya.
Dalam keyakinan masyarakat Tidore, kemenangan dan kepemimpinan Nuku adalah bukti nyata dari berkah Allah.
Hal ini membuat perlawanannya menjadi sebuah gerakan suci, yang menyatukan semangat duniawi dan ukhrawi.
Sejarawan Taufik Abdullah (1991) menekankan bahwa Islam di Maluku menjadi sumber daya moral perlawanan.
Ajaran tentang keadilan (al-`adl) dan kewajiban melawan kezaliman (al-dhulm) memberikan landasan etis bagi perjuangan Nuku.
Konsep jihad, yang seringkali disederhanakan, dalam konteks ini dipahami sebagai perjuangan moral dan fisik melawan penindasan.
Hadis Nabi yang menegaskan bahwa ketaatan hanya berlaku dalam perkara yang ma’ruf (baik) menjadi landasan untuk menolak kepemimpinan boneka VOC.
Bagi rakyat Tidore, melawan VOC bukanlah dosa, melainkan bentuk ibadah dan wujud nyata dari amar ma’ruf nahi munkar.
Dengan demikian, perlawanan Nuku tidak hanya bertujuan merebut kembali takhta, tetapi juga menegakkan keadilan dan martabat.
Ia berhasil mengubah konflik politik menjadi sebuah misi suci, yang menyentuh hati dan keyakinan setiap orang yang terlibat di dalamnya.
Budaya sebagai Identitas dan Senjata Strategis
Selain agama, budaya lokal menjadi benteng pertahanan yang tangguh. Budaya Tidore adalah budaya maritim, yang terikat erat dengan laut.
Bagi masyarakat Tidore, laut bukan hanya jalur transportasi atau sumber ekonomi, melainkan juga ruang kosmologis yang membentuk cara pandang mereka terhadap dunia.
Gunung, laut, dan pohon sagu bukan sekadar bentang alam; ia adalah simbol kehidupan dan identitas.
Nuku memanfaatkan basis budaya maritim ini untuk mengembangkan strategi perangnya.
Armada perahu rakyat yang gesit dan lincah menjadi kekuatan utama yang merepotkan armada laut VOC yang lebih besar namun lambat.
Perahu-perahu kecil ini dapat bermanuver di perairan dangkal dan sempit, melakukan serangan kejutan yang efektif, dan menghilang dengan cepat.
M. Adnan Amal (2010) menyebut perlawanan Tidore sebagai contoh bagaimana tradisi maritim lokal dijadikan instrumen politik dan militer yang efektif melawan kekuatan kolonial.
VOC mengandalkan politik divide et impera untuk memecah belah masyarakat Maluku.
“Perlawanan Nuku adalah sintesis sempurna antara politik, agama, budaya, dan strategi intelijen yang melampaui masanya.”
Namun, Nuku membalikkan strategi ini. Ia mengkonsolidasikan ikatan-ikatan sosial tradisional seperti soa (kelompok kekerabatan antar-kampung) dan meluaskannya hingga ke luar Tidore.
Ia menjalin aliansi dengan kesultanan-kesultanan di Halmahera, Raja Ampat, Seram Timur, hingga Kesultanan Sulu di Filipina Selatan.
Solidaritas lintas etnis dan budaya ini menunjukkan bagaimana Nuku memiliki pemahaman yang mendalam tentang geopolitik regional.
Ia menyadari bahwa perlawanan tidak bisa dilakukan sendirian. Dengan merangkul kekuatan-kekuatan lain, ia membangun front perlawanan yang luas, mengubah konflik lokal menjadi perang regional yang menguras tenaga dan sumber daya VOC.
Solidaritas ini adalah bukti bahwa budaya kolektif dapat melampaui batas geografis dan etnis demi tujuan bersama: kemerdekaan dari penjajahan (Badruddin, 2015).
Pemimpin Moral, Pembebas, dan Arsitek Hibriditas
Dari sudut pandang filsafat, perlawanan Nuku adalah praksis etika. Ia menolak kompromi dengan kekuasaan zalim.
Berbagai catatan sejarah menunjukkan bahwa Nuku adalah pemimpin yang dekat dengan rakyatnya, seringkali turun langsung untuk memeriksa kondisi mereka dan memastikan bahwa kebijakannya berpihak pada kesejahteraan bersama (Amal, 2010).
Sikap Nuku ini membangun kepercayaan penuh dari rakyatnya. Perlawanan tidak lagi dilihat sebagai ambisi pribadi Nuku untuk merebut takhta, tetapi sebagai upaya kolektif untuk menegakkan keadilan.
Selain perlawanan fisik, Nuku juga melakukan dekolonisasi naratif. VOC berupaya melabelinya sebagai pemberontak (rebellen) untuk menjustifikasi tindakan mereka.
Namun, Nuku dengan cerdik membangun narasi tandingan. Ia tidak melihat dirinya sebagai pemberontak, melainkan sebagai Jou Barakati, pemimpin yang sah, pembebas, dan pewaris takhta yang berjuang untuk hak-hak rakyatnya.
Ia menegaskan identitas pribumi sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat (Azra, 2004).
Narasi tandingan ini sangat penting; Nuku memberi semangat moral bagi rakyat dan melemahkan legitimasi VOC di mata dunia.
Menariknya lagi, Nuku tidak menolak semua taktik kolonial. Ia justru membalik strategi divide et impera.
VOC menggunakan perpecahan untuk melemahkan; Nuku menggunakan retakan dalam tubuh Belanda—yang saat itu dipengaruhi revolusi di Eropa—untuk memperkuat posisi Tidore (Badruddin, 2015).
Strategi ini, yang dalam teori modern disebut hibriditas, menunjukkan kecerdasan politik Nuku.
Ia tidak menolak sepenuhnya taktik musuh, melainkan memelintirnya dan mengubahnya menjadi senjata pribumi yang efektif.
Warisan dan Relevansi Kontemporer
Puncak dari perjuangan Nuku terjadi antara tahun 1797 hingga 1801, ketika ia berhasil mengusir Belanda dari Tidore dan Ternate untuk sementara waktu.
Keberhasilan ini adalah momen yang luar biasa, menunjukkan bahwa kekuatan pribumi yang terorganisir, cerdas, dan bermoral dapat mengalahkan kekuatan kolonial.
Setelah wafat pada 1805, Nuku dikenang sebagai pemimpin yang religius, kultural, sekaligus militer yang visioner.
Pada tahun 1995, pemerintah Indonesia menetapkannya sebagai Pahlawan Nasional (Azra, 2004).
Ada beberapa alasan kenapa warisan perlawanan Nuku tetap relevan hingga kini.
Pertama, ia mengajarkan bahwa agama bisa menjadi sumber moralitas perlawanan terhadap ketidakadilan.
Kedua, ia menegaskan bahwa budaya lokal adalah benteng identitas yang harus dijaga di tengah gelombang globalisasi.
Ketiga, ia memberi pelajaran bahwa narasi kolonial—baik di masa lalu maupun sekarang—harus dilawan dengan narasi pribumi yang membebaskan.
Dengan demikian, perlawanan Tidore di bawah Sultan Nuku adalah cerminan utuh dari relasi erat antara agama, budaya, dan politik.
Islam memberi fondasi moral, budaya maritim memberi strategi, dan etika akhlak memberi legitimasi. []
Editor: Saiful Mustofa
