Hampir setiap musim rendeng (penghujan), Kabupaten Tulungagung acapkali menjadi langganan bencana alam, terutama tanah longsor dan banjir.
Biasanya wilayah yang menjadi langganan bencana itu adalah desa-desa di kaki pengunungan kapur selatan.
Misalnya, pada tanggal 16 Desember 2024 di Kecamatan Kalidawir terjadi banjir hebat akibat dari air bah dari pegunungan. Bencana ini juga terjadi di wilayah Desa Besole, Kecamatan Besuki Tulungagung, setidaknya pada tahun 2022 yang lalu.
Dari dua kejadian ini saya jadi ingat bahwa pegunungan wilayah selatan Tulungagung telah banyak beralih fungsi saat ini.
Mula-mula, kawasan itu digunakan sebagai daerah resapan air dengan tanaman hutan yang baik. Namun kini telah beralih menjadi kawasan tanaman palawija yang kurang bisa menyerap air.
Akibatnya, banjir menjadi suguhan menu tahunan bagi penduduk di desa-desa di bawah pegunungan.
Belajar Pada Tiga Zaman Banjir Tulungagung
Dalam konteks bencana alam, saya jadi ingat pada apa yang pernah dikatakan oleh Peter Boomgard (1997).
Boomgard berargumen bahwa hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan pada masa lampau akan berdampak pada kehdupan manusia itu sendiri.
Ini seperti lazim dipahami dalam konsep Islam tentang hablum minal alam; menjalin relasi yang baik dengan alam.
Dalam konteks Tulungagung, pemahaman ini perlu menjadi perhatian serius. Sebab bagaimanapun juga sejarah Tulungagung tidak lepas dari banjir.
Masyarakat pada masa lalu sangat familiar dengan unen-unen tentang Blitar dadi latar, Kediri dadi kali, Tulungagung dadi kedung.
Kalimat ini mengingatkan pada kita tentang kejadian di tiga wilayah tersebut pasca terjadi letusan Gunung Kelud dan mereka mengalami nasib yang berbeda.
Blitar menjadi semacam padang karena semua tanaman mati akibat abu vulkanik. Kediri menjadi wilayah yang banyak kali akibat jalan lahar dingin yang meluber.
Sedangkan Tulungagung menjadi kedung karena endapan pasir di Sungai Brantas meningkat.
Efek lanjutannya, aliran sungai dari wilayah Tulungagung selatan terhambat dan menyebabkan munculnya rawa-rawa serta banjir.
Dalam catatan seorang residen Belanda di Kediri bertajuk, Memori van Overgave (1919), pemerintah kolonial pada masa itu jengkel dengan pola irigasi Sungai Brantas.
Penyebabnya adalah banyaknya pasir yang masuk sungai Brantas dari daerah pegunungan.
Selain itu juga adanya kekhawatiran tentang tersendatnya transportasi air di Brantas sebagai jalur perekonomian yang menghubungkan wilayah Hilir.
Pasir yang berlebihan di Sungai Brantas bisa menyebabkan pendangkalan sungai dan juga menjadikan wilayah dataran rendah di selatan Tulungagung menjadi rawa.
Banjir tersebut juga telah menjadikan dua buah rawa besar: Rawa Bening dan Rawa Gesikan.
Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, tepatnya 17 November 1942, Kabupaten Tulungagung mengalami banjir besar akibat luapan Sungai Brantas.
Banjir itu telah merendam 150 desa dan 9.000 rumah, serta merusak lahan pertanian yang vital bagi pasokan pangan.
Sebagai respons terhadap bencana tersebut, pemerintah Jepang—di bawah pimpinan Residen Enji Kihara—memprakarsai pembangunan Terowongan Niyama pada Februari 1943.
Terowongan ini dirancang untuk mengalirkan kelebihan debit air dari daerah rawan banjir langsung ke Samudra Hindia, sehingga mencegah terulangnya banjir serupa.
Pembangunan terowongan ini melibatkan sekitar 20.000 Rōmusha atau pekerja paksa.
Proyek ini terbilang “ekstrem” sebab mengharuskan pekerja menembus bukit kapur dengan peralatan sederhana dan bahan peledak.
Proyek ini berhasil diselesaikan pada Juli 1944 dan diberi nama “Niyama”. Istilah ini disadur dari Bahasa Jepang; “ne” (akar) dan “yama” (gunung), mencerminkan bentuk terowongan yang menyerupai akar yang menembus gunung.
Setelah selesai, Terowongan Niyama efektif mengurangi risiko banjir di Tulungagung. Namun, pada tahun 1955, terjadi banjir lagi akibat sedimentasi di Sungai Brantas.
Untuk mengatasinya, pemerintah Indonesia melakukan rehabilitasi terowongan pada tahun 1961 dengan memperlebar dan memperpanjangnya.
Kemudian, pada tahun 1986, dibangun terowongan tambahan untuk meningkatkan kapasitas aliran air.
Benar saja, secara signifikan hal ini mengurangi frekuensi banjir di wilayah tersebut.
Maka Terowongan Niyama menjadi saksi sejarah upaya penanggulangan banjir di Tulungagung pada masa pendudukan Jepang, meskipun pembangunannya dilakukan dengan pengorbanan besar dari para Rōmusha.
Kemudian pada masa kemerdekaan, Banjir yang diakibatkan penggundulan hutan juga terjadi.
Atas nama pembukaan hutan dalam proyek reboisasi di Pegunungan Wilis, banjir kembali melahap Tulungagung dan dikenal dengan istilah Banjir Pucangan tahun 1976.
Meskipun demikian, upaya-upaya tersebut belum sepenuhnya membebaskan Tulungagung dari ancaman banjir.
Kondisi ini mendorong pemerintah untuk terus melakukan perbaikan dan pengembangan sistem drainase. Termasuk perencanaan dan pembangunan Terowongan Niyama 2 yang selesai pada tahun 1986.
Dari tiga kejadian banjir tersebut kita bisa berkaca bahwa banjir bisa mengancam kapan saja dan tangan manusia menjadi faktor penting terjadinya bencana tersebut.
Merawat Harapan
Anda masih ingat dengan peristiwa ketika Insiyur Juanda meninjau proyek Niyama tahun 1986?
Keberhasilan Tulungagung dalam ikhtiar mengakhiri banjir pada akhirnya telah membawa dampak yang luar biasa.
Salah satunya terbukanya sawah-sawah baru yang bisa ditanami padi dan lain sebagainya.
Bahkan menurut Juanda, Tulungagung layak disebut sebagai “Talangagung” karena keberhasilan mengelola air untuk irigasi.
Kendati demikian, kesadaran mengelola lingkungan sekitar dan pembuatan kebijakan lingkungan tidak tumbuh dalam ruang hampa.
Kesadaran terhadap masalah lingkungan hidup di Indonesia telah ada sejak periode kolonial (paruh pertama abad ke-19), yang disuarakan oleh agen (elit birokrat dan ilmuwan Eropa) pemerhati lingkungan.
Lalu kesadaran tentang masalah lingkungan hidup, mengalami transformasi sejak tahun 1970-an, ketika perkembangan industrialisasi di era Orde Baru.
Dan banyak muncul para aktivis lingkungan yang terus konsen dalam mengawal isu ini.
Artinya upaya untuk merawat hutan yang gundul di kawasan selatan Tulungagung, Gunung Wilis dan kawasan dataran rendah lainnya, tidak mungkin lahir hanya dari kebijakan pemerintah.
Perlu ikhtiar dan kesadaran bersama dalam dari berbagai pihak. Dengan kata lain, kesadaran ekologis hanya bisa terwujud jika ada intervensi simultan terutama dari civil society yang tidak terikat pada kepentingan kekuasaan. Semoga. []
Editor: Saiful Mustofa
