Kiwari, laju arus informasi seperti tak bisa dibendung. Kemunculan ponsel pintar sebagai salah satu anak kandung teknologi modern, turut mendukung revolusi digital yang luar biasa besar. Hampir semua aktivitas sejak bangun pagi sampai menjelang tidur lagi, bisa diatasi hanya bermodalkan gadget dan sambungan internet.
Celakanya, kemajuan dunia digital itu juga dibarengi dengan munculnya berbagai fenomena disinformasi. Hal ini bisa disaksikan dengan mudah di berbagai platform media sosial. Disinformasi atau yang nge-trend disebut dengan hoaks, saling berseliweran dan seolah tak bisa dibendung. Semua saling tumpang tindih dan berupaya mencongkolkan otoritasnya masing-masing.
Kabar tak sedap lainnya, sadar atau tidak, era melejitnya informasi ini juga membawa perubahan sikap sosial yang mengkhawatirkan. Bagi Francis Fukuyama (2016), fenomena ini menyebabkan terkikisnya kepercayaan, melemahnya sikap saling menghargai, kebohongan meningkat, krisis ekonomi, dan pada akhirnya membuat sebagian orang mengalami disorientasi.
Dalam konteks Indonesia, patologi sosial semacam itu juga kian meresahkan. Di sepanjang tempat publik yang ramai, sebagai contoh, kita bisa menyaksikan betapa dunia maya lebih menggoda ketimbang ngobrol atau sekadar tegur sapa. Pada titik klimaks, manusia akan mengalami alienasi diri, tercerabut dari akar sosial bahkan spiritualnya.
Situasi ini perlu dikendalikan. Pengendaliannya perlu pedoman yang kuat. Islam mengajarkan kebenaran dan jalan yang lurus disertai dengan petunjuk yang nyata berupa al-Qur’an.
Dalam al-Qur’an manusia disebut sebagai umat yang satu (QS. al-Baqarah: 213). Artinya ia adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak bisa hidup sendiri; makhluk yang saling (ke)tergantung(an) satu sama lain.
Manusia kodratnya saling membantu dan dibantu, manusia juga tempat untuk berbagi. Dalam istilah Amin Abdullah, “life is interconnected” atau dalam bahasa Emha Ainun Nadjib (Cak Nun), “manusia harusnya bisa menjadi ‘obat generik’ yang bisa menyembuhkan dirinya dan orang lain di sekelilingnya.”
Dalam penyebutan yang agak berbeda, tapi memuat substansi yang serupa, Gus Baha dalam salah satu ceramahnya menyampaikan bahwa seseorang jangan sampai dibentuk (tergantung) oleh situasi dan kondisi sosial masyarakat. Kalau masyarakatnya baik, kita ikut baik kalau buruk ikut buruk. Namun seyogianya, kita harus berpedoman pada hukum Allah; bagaimanapun kondisinya, kita selalu melakukan kebaikan.
Soal batasaan-batasan manusia dalam konteks sosial masyarakat, saya jadi teringat dengan pendekatan Muhammad Sahrur. Ia biasanya menggunakan teori batas (nazariyah al-hudud) itu untuk “membedah” hukum Islam.
Di tengah keterputusasaan dan tekanan, masyarakat seolah mendapat angin besar ketika ada oknum yang memilh arus berlawanan dengan yang mainstream. Meski argumentasinya seringkali hanya berdasar pada “katanya” bukan riset ilmiah yang kredibel, dan lama.
Bagi Sahrur, para ahli hukum Islam harus mengembangkan teori hukum baru sesuai dengan konteks sosio-kultural dan pengetahuan obyektif masyarakat kontemporer. Tentu saja, pengembangan hukum itu tidak serta-merta harus menabrak teks sebagai basis pengetahuan umat Islam.
Sahrur berusaha memahami dan mengklasifikasikan derajat seseorang di hadapan Tuhan. Dalam tingkatan derajat yang tinggi, Sahrur menyebutnya dengan ungkapan “mutaqqin”. Term ini merujuk pada mereka yang sudah (mampu) menerapkan ketakwaan sosial dengan dasar ketakwaan moral umum. Jika seseorang ingin derajat yang lebih tinggi lagi di mata Tuhan, maka mereka harus menerapkan ketakwaan moral khusus yang jika digabungkan akan mencapai derajat tertinggi manusia di mata Tuhan (a’immatul muttaqin) (Muhamad Shahrur: 2018).
Artinya, dalam konteks relasi sosial kekinian ini, terlebih di tengah situasi pandemi, kesalehan ritual tidaklah cukup. Kesalehan itu harus pula dibarengi dengan kesalehan sosial yang menjadi dasar bahwa manusia memang diciptakan untuk saling memahami dan melengkapi.
Sikap itu misalnya diejawentahkan dalam dua hal: pertama, sebagai seorang Muslim, kita harus menyakini bahwa Islam itu memudahkan, terutama perihal ritual ibadah. Dalam kondisi yang masih berbahaya ini, ritual ibadah yang bersifat massif, baik yang mahdoh maupun muamalah kalau bisa dihindari terlebih dahulu. Ini berdasarkan pada keyakinan bahwa, menjaga keselamatan umat itu lebih utama daripada kepentingan individual kita.
Kedua, sebagai kaum terdidik, dan generasi milenial yang melek teknologi, kita harus bijak dalam mengakses dan menyebar informasi. Silang sengkarut tentang vaksin adalah konspirasi apalagi Covid-19 tidak nyata adalah contoh betapa media sosial menjadi ladang toxic informasi yang mengerikan.
Akibatnya mengerikan sekali, banyak masyarakat yang tak peduli protokol kesehatan, dan menolak vaksinasi. Bahkan yang parah, masyarakat awam yang maaf, tak begitu melek literasi, justru menguatkan otoritas keyakinannya hanya pada agama secara rigid.
Padahal agama dan sains tidaklah selalu berada pada posisi vis a vis, mereka bisa berjalan berdampingan dan saling melengkapi. Dalam situasi pandemi, seharusnya masyarakat beragama justru menguatkan ikhtiar sains dalam menanggulangi wabah dan memastikan keberlangsungan hidup umat manusia.
Penyebabnya apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah demokratisasi informasi yang berlebihan. Di tengah keterputusasaan dan tekanan, masyarakat seolah mendapat angin besar ketika ada oknum yang memilh arus berlawanan dengan yang mainstream. Meski argumentasinya seringkali hanya berdasar pada “katanya” bukan riset ilmiah yang kredibel, dan lama.
Inilah yang disebut masyarakat (post) informasi. Masyarakat yang memuja kesimpangsiuran ketimbang kejelasan dan kebenaran. Meminjam istilahnya Baudrillard dalam In the Shadow of the Silent Majorities (1978), masyarakat saat ini adalah citra dari realitas semu. Masyarakat yang justru telah melarutkan makna dan relasi sosial menjadi semacam keadaan yang samar-samar.
Mereka cenderung memuja melubernya informasi meski miskin secara maknawi. Mereka akan mengimani informasi yang ia dapat—entah dari manapun—sebagai satu-satunya kebenaran tunggal yang sesungguhnya tak lebih dari sandaran atas kegalauan dan kebuntuan. Sehingga dalam hal ini, apa yang disebut oleh Baudrillard sebagai “dialektika makna” tak tampak adanya. []
