Syahdan, seorang kolega sebut saja berinisial Ahmad Natsir, menulis esai bertajuk “Toleransi tanpa Tapi” di sebuah media online non-mainstream. Esai itu merekam salah satu fase perjalanan hidupnya yang kebetulan bertetangga dengan non-Muslim.
Dalam esainya itu, Ahmad Natsir seolah ingin menegaskan bahwa hidup berdampingan dengan tentangga non-Muslim itu sama sekali tak jadi masalah. Dalam kesehariannya, mereka bisa akrab dan bahkan saling bertukar “makanan” sebagai simbol silang tradisi-kebudayaan.
Esai pendeknya itu kemudian ia share di akun Facebook-nya dan mendapat berbagai komentar. Salah satu komentar itu dari saya. Saat itu, saya hanya melempar pertanyaan yang cukup singkat: “Apakah toleransi bisa menolerir orang-orang intoleran?”
Pertanyaan yang sesungguhnya hanya butuh dijawab singkat saja: “bisa” atau “tidak.” Namun tampaknya dia paham kemana arah pertanyaan saya itu sehingga dia merasa perlu untuk menjaskan panjang lebar melalu esai berjudul, “Mendamaikan Toleransi dan Intoleransi” yang di-publish di media ini.
Seperti biasa, dengan mengutip dalil dari Piagam Madinah, ia berkesimpulan bahwa tidak ada ruang bagi intoleransi. Bahkan menurutnya, dengan amat berani ia mengatakan bahwa perdamaian tanpa perang adalah ilusi belaka.
Tentu ia mempunyai dasar yang kuat dengan mengutip sirah nabawi tentang bagaimana Nabi Muhammad berjuang mempertahankan stabilitas yang menggoyang negaranya. Bahkan jika itu dilakukan oleh kaum mukmin itu sendiri.
Membaca tulisan itu saya merasa ada yang agak janggal. Ahmad Natsir membangun dasar tulisannya dari logika berpikir yang keliru.
Ia tidak konsisten dengan pernyataan di esai pertama bahwa toleransi itu tidak mengenal tapi. Meskipun kalau dibaca dengan saksama, esai pertamanya itu berakhir begitu saja tanpa kesimpulan yang memuaskan pembaca.
Dalam khazanah ilmu logika, apa yang ia lakukan itu masuk dalam kategori logical fallacy (cacat logika). Pertama, ada proses penarikan generalisasi yang terburu-buru (hasty generalization) atas sebuah fenomena yang partikular.
Sebut saja karena ia bertetangga dengan non-Muslim yang baik maka seolah tidak ada lagi kasus intoleransi antar atau intern umat beragama di Indonesia. Sehingga Ahmad Natsir kemudian dengan berani melabeli esainya “toleransi tanpa tapi.”
Kedua, tanpa sadar, argumen yang dibangun oleh Ahmad Natsir dalam esainya yang kedua, “Mendamaikan Toleransi dan Intoleransi” itu mengandung false dillema (dilema palsu).
Ia mengasumsikan seolah hanya ada dua pilihan ekstrem untuk menyikapi intoleransi: ikut kebijakan atau perang?
“Melawan ekstremisme dengan cara ekstrem adalah suatu bentuk ekstremisme (baru) itu sendiri.”
Ini malah seperti cara pandang hitam-putih (oposisi biner) yang kaku. Padahal bisa jadi di antara dua kutub ekstrem itu masih tersisa ruang lain.
Ahmad Natsir juga tak sadar bahwa judul esainya itu mendamaikan dua kutub yang saling berseberangan: “toleransi” dan “intoleransi.”
Harusnya jika menganut konsep dialektika Hegelian tentang tesis vs antitesis, maka hasilnya adalah sintesis. Lalu sintesis macam apa yang ia tawarkan jika berujung pada penegasian salah satu proposisinya?
Dengan demikian, Ahmad Natsir seharusnya menawarkan alternatif cara pandang lain yang lebih moderat. Itu lebih arif ketimbang misalnya menawarkan satu pandangan yang dalam hemat saya tak kalah ekstrem.
Sebab dalam pandangan saya, melawan ekstremisme dengan cara ekstrem adalah suatu bentuk ekstremisme (baru) itu sendiri.
Intoleransi dalam hal ini tidak serta-merta tentang “membahayakan” stabilitas negara. Ia bisa berkaitan dengan cara pandang yang mendasar dalam hal misalnya tentang keberagam(a)an.
Sebab intoleransi itu secara etimologi bersinonim dengan fanatisme, dogmatisme, dan kesempitan pikiran (narrow-minded).
Kalau toleransi itu dianggap sebagai tawaran paling cocok harusnya bisa menoleransi sikap intoleran dong?
Caranya bagaimana? Caranya dengan pendekatan yang lebih komunikatif. Pendekatan ini lebih bersifat tabayun atau klarifikasi atas sikap atau pandangan orang yang dianggap “menyimpang.” Pun term “menyimpang” ini juga debatable. Sebab istilah ini berkaitan dengan subyektivitas.
Namun yang perlu digarisbawahi bahwa kita sebagai kelompok mayoritas kadang juga tanpa sadar sering mempunyai sikap yang berlebihan.
Kepada orang yang dianggap mempunyai pandangan menyimpang kita seringkali bersikap reaktif yang ujungnya adalah apa yang disebut sebagai “cancel culture”. Ini merupakan budaya mengucilkan seseorang hanya karena berbeda pandangan.
Ada salah satu buku yang cukup menarik, Tolerating Intolerance: The Price of Protecting Extremism (2014). Buku yang ditulis oleh Amos N. Guiora dan diterbitkan oleh Oxford University Press ini memotret dengan teliti seluk-beluk ektremisme mulai dari bahaya dan bagaimana cara menanggulanginya dalam konteks masyarakat yang demokratis.
Ekstremisme, dalam pandangan buku tersebut memang bukan fenomena baru dan tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Namun dalam penyikapannya dibutuhkan strategi khusus yang lebih humanis agar tidak serta-merta menggerus kebebasan individu dalam konteks negara-bangsa.
Amos N. Guiora memberikan contoh gamblang bagaimana negara-negara sekelas Amerika Serikat dan di Eropa justru telah menjalankan kebijakan yang mengancam kebebasan sipil dan menunjukkan intoleransi terhadap para imigran dan “pembangkang.”
Kebijakan itu bukan menyelesaikan masalah tapi malah menimbulkan masalah baru yang berkepanjangan. Suatu negara idealnya tidak boleh terjebak pada sikap intoleransi dan toleransi yang berlebihan.
Maka, istilah “toleransi tanpa tapi” itu harus dikoreksi. Sebab pada praktiknya toleransi seringkali digunakan sebagai kedok untuk menutupi berbagai sikap yang intoleran.
Di sisi lain, toleransi yang berlebihan juga bisa menimbulkan intoleransi itu sendiri. Pemerintah atau kelompok yang overdosis dalam “mengimani” toleransi pada akhirnya justru melahirkan sikap intoleran kepada kelompok yang dijadikan “common enemy” atau mereka yang dianggap “menyimpang.”
Dengan demikian, gagasan Ahmad Natsir—baik di tulisan yang pertama maupun kedua—semuanya mengandung problem penalaran.
Sekali lagi, “toleransi tanpa tapi” adalah ungkapan yang hiperbola. Sedangkan “mendamaikan toleransi dan intoleransi” dengan cara intoleran adalah perbuatan yang berbahaya. Begitulah kira-kira.[]
